SPJD PGRI Pada Masa Bakti XVIII

SPJD PGRI Pada Masa Bakti XVIII

ABSTRAK

Pendidikan adalah sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran dan latihan bagi perananya dimasa yang akan datang. Sementara prinsip berbasis luas mengandung makna sebagai suatu paradigma pelaksanan pendidikan berorientasi luas yang menjadi wahana untuk memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran dalam arti luas. Kesadaran nasional, kesadaran akan persatuan dan  kesadaran  profesi guru sudah lahir pada guru sebelum perang. Anggota Budi Utomo waktu itu kebanyakan dan lahir dari lingkungan guru-guru. Logis memang hal ini tidak lepas karena di negara terbelakang dan atau jajahan manapun di masa lalu warga masyarakat umum yang dianggap terdidik adalah (tweede inlandse scool) orang-orang terdidik atau bersekolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan aparat pemerintahan kolonial dan yang keduanya adalah guru-guru. Rakyat umum cukup hanya bisa baca tulis saja. Perjuangan hingga adanya PGRI merupakan pelajaran yang terpenting untuk seluruh rakyat  pada  umumnya,  guru dan calon-calon pendidik   khususnya, agar mereka  dapat menghargai, mempedomani serta merasa termotivasi untuk lebih mengedepankan visi dan misi PGRI untuk terwujudnya pendidikan yang nyata bagi rakyat.

A. PENDAHULUAN

Guru berperan dalam pengembangan sumber daya manusia secara dinamis prospektif dan mampu menjawab tantangan dalam masa depan, adanya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wadah berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependididkan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi dan ketenagakerjaan yang membudayakan nilai-nilai Pancasila untuk memajukan pendidikan seluruh rakyat, membela dan memperjuangkan nasib guru. Keberadaan PGRI pun dengan penuh perjuangan dari Kaum Guru Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan wujud kelahiran PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia yang kemudian kita kenal dengan sebutan PGRI merupakan satu dari organisasi yang beranggotakan guru yang tidak melihat latar belakang, agama, tingkat pendidikan, satuan pendidikan dan hal lain. Tentunya kenapa PGRI didirikan mempunyai maksud tertentu.Sejarah telah menulis terbentuknya PGRI berawal dari banyaknya berdiri organisasi masyarakat yang berlatar guru, untuk membantu perjuangan Bangsa Indonesia.

Salah satu amanat Kongres XVIII dalam memasuki era reformasi adalah memperbaiki persepsi yang keliru terhadap PGRI yang selama ini telah terkontaminasi dalam proses perjalanan masa lalu. Hal itu perlu dilakukan mengingat masih banyaknya pihak yang belum memilik wawasan yang komprehensif terhadap PGRI.Masih banyak pihak yang memandang PGRI hanya dari aspek tertentu secara sempit dalam bentuk serpihan-serpihan yang tidak terpadu dan dilandasi oleh kepentingan tertentu.Sebagai akibatnya adalah berkembangnya persepsi yang kurang tepat terhadap PGRI.Keadaan itu sudah tentu banyak menimbulkan hal yang kurang menguntungkan bagi PGRI dan terutama bagi anggotanya.Bagian ini ditunjukan untuk memberikan rambu-rambu yang dapat memberikan citra yang tepat bagi PGRI.

B. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban PB-PGRI (1998-2003)

Sebagai kewajiban konstitusi organisasi, pengurus besar harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa baktinya. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PGRI (pasal 22), bahwa masa bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi ditetapkan lima tahun dan sesudahnya diakhiri dengan kongres (sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, pasal 47 bab XVII). Dalam kongres tersebut paling tidak memuat acara pokok (sesuai bunyi pasal 50, bab XVII, anggaran rumah tangga PGRI) yaitu :

1.    Laporan pertanggungjawaban pengurus besar

2.    Penetapan program kerja termasuk anggaran untuk lima tahun yang akan datang

3.    Mengadakan pemilihan pengurus besar

Masa bakti pengurus XVIII, di awali 28 November 1998 dan semestinya akan berakhir pada tanggal 28 November 2003, untuk mencapai usia masa bakti itu genap lima tahun. Akan tetapi dalam konferensi pusat IV PGRI ( 28 31 Juli 2002) telah diputuskan bahwa kongres XIX ditetapkan pada bulan juli 2003 dengan pertimbangan, bahwa pada bulan November 2003 adalah hari bulan puasa dan situasi lebaran. Maka, atas dasar itu ditetapkan pada bulan juli 2003 bersamaan dengan berlangsungnya saat libur akhir sekolah di akhir tahun ajaran. Dengan demikian masa bakti kepengurusan XVI 11 (1998  2003) efektif hanya 4 tahun 8 bulan.  Pengurus besar terpilih pada kongres ke XVIII telah diamati sejumlah program dengan tema reformasi pendidikan dan PGRI dalam menghadapi era globalisasi abad 211. Pokok-pokok program dimaksud berdasarkan keputusan kongres XVIII, Nomor:VIII/Kongres/PGRI/XVII III 998 menyangkut berbagai masalah dan aspek diantaranya:

1.    Isu-isu umum yang berkembang

2.    Masalah organisasi

3.    Masalah pendidikan dan profesi

4.    Masalah kesejahteraan

5.    Masalah lain yang erat kaitannya dengan kehidupan organisasi dan kemasyarakatan

Pengurus besar PGRI masa bakti 1998-2003 mulai melakukan tugasnya secara nasional dan internasional mengemban amanat kongres XVIII PGRI tahun 1998. Adapun tujuan Program umum PGRI yang telah disepakati dalam kongres XVIII sebagai berikut:

1.    Memberikan arahan tentang pokok-pokok program yang akan dijadikan landasan kegiatan            organisasi.

  2.     Melaksanakan reformasi dilingkungan PGRI baik sebagai organisasi perjuangan, organisasi       profesi dan organisasi ketenagakerjaan.

3. Menetapkan langkah PGRI dalam upaya turut serta melaksanakn reformasi pendidikan nasionala terutama yang berkaitan dengan pendidikan moral dan karakter bangsa sehingga menjadi bangsa yang mandiri, demokratis, menghormati dan melaksanakan hak-hak asasi manusia, memiliki ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, dapat dipercaya, serta memiliki tanggungjawab yang tinggi.

4.    Mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah digariskan dalam strategi dasar organisasi berlandaskan kondisi bangsa dan Negara serta kondisi organisasi saat ini.

Sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam program umum yaitu sebagai berikut:

·  Refungsionalisasi danrevitalisasi jatidiri PGRI sehingga tetap memliki landasan kejuangan yang kuat serta memiliki visi yang menjadi motivasi yang mampu menghimpun guru dalam satu wadah perjuangan.

·  Restrukturisasi dari penataan organisasi dari pusat sampai ke daerah yang meliputi seluruh tatanan organisasi PGRI termasuk anak lembaga, badan khusus dan himpunan profesi dan keahlian sejenis.

·     Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus PGRI dari pusat sampai daerah mengenai perlunya perubahan sikap, wawasan dan tanggungjawab organisasi pada masa yang akan datang.

· Mengajak seluruh anggota PGRI agar bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra PGRI baik dimata anggota maupun di mata masyarakat, serta meningkatkan kinerja organisasi agar mampu memperjuangkan segenap aspirasi anggota sehingga PGRI dapat melaksanakan misi dan tugasnya dengan baik.

Secara keseluruhan laporan PB PGRI masa bakri 1998-2003 terdiri dari empat bagian yaitu :

1.    Laporan umum sebagai pengantar

2.    Laporan departemen dan keuangan

3.    Laporan anak lembaga dan badan khusus PGRI

4.  Lampiran memuat laporan daftar infentaris barang-barang kekayaan PB PGRI dan lampiran lainnya.

Penyelesaian dan pendistribusian hasil kongres XVIII untuk pengurus dan anggota PGRI serta intansi/organisasi/lembaga terkait diseluruh tanah air. Merancang dan melaksanakan penataan organisasi baik keanggotaan maupun kelembagaan sebagai berikut:

1.  Merancang format pengembangan dan pendataan mengenai tingkat organisasi dan perangkat kelengkapan organisasi PGRI sesuai perkembangan daerah. Pengesahan dan pelantikan pengurus hasil koperensi daerah provinsi lama maupun koperensi pemekaran baru, termasuk kabupaten dan kota.

2.  Melaksanakan pennertiban kartu anggota PGRI secara bertahap dengan masa berlaku 5 tahun, PB PGRI telah mengeluarkan surat keputusan No.646/SK/PB/XVIII/Tanggal 16 Desember 99. Karena dengan penataan kartu, berarti terwujudnya tertib administrasi keanggotaan.

3.  Mengaktualisasikan forum organisasi dan tugas konstitusi organisasi sekaligus pembinaan anggota didaerah. Forum ini merupakan forum konsolidasi tahunan, karena didalamnya mengandung unsur penilaian/evaluasi pelaksanaan program opersional PB disamping tempat pengambilan keputusan dan kebijakan yang secara konstitusional.

4.  Revitalisasi dan pemberdayaan anak Lembaga Tingkat Pusat segera dilaksanakan mengingat perlunya penyesuainperkembangan masa kini. Dalam perkembangannya ada dua anak lembaga yang bermasalah.

5.  Pergantian pengurus antar waktu dan refungsialisasi personal Pengurus Besar perlu dilakukan mengingat terjadi kevakuman dalam jajaran pengurus. Kekosongan terjadi disebabkan ada yang mengundurkan diri dan beberapa pengurus berhalangan tetap.

 Keorganisasian

Dari sisi kehidupan organisasi hal ini memberikan pengaruh positif, dimana organisasi PGRI turut tumbuh dan berkembang dan turut berkompetisi didaerah bersamaan elemen-elemen lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara lebih efektif.Dalam menghadapi tantangan era global memasuki abad ke-21, PGRI harus tetap konsisten terhadap jati diri yang bersumber pada visi dan misi depannya, yaitu mewujudkan PGRI sebagai organisasi dinamis, mandiri, dan berwibawa yang dicintai oleh anggotanya, disegani oleh mitranya dan diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan visi ini PGRI mengemban sejumlah misi yang harus diwujudkan yaitu:

1.    Misi nasional, yaitu misi untuk mempertahankan, mengisi dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur

2.  Misi pembangunan nasional, yaitu ikut berperan serta untuk menyukseskan pembangunan nasional sebagai bagian pengisian kemerdekaan.

3.  Misi pendidikan nasional, yaitu ikut berperan serta aktif dalam menyukseskan pendidikan nasional sebagai bagian pembangunan nasional khususnya dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia.

4.   Misi profesional, yaitu misi untuk memperjuangkan perwujudan guru profesional dengan hak dan martabatnya serta pengembangan kariernya.

5.   Misi kesejahteraan, yaitu memperjuangkan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin para guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Kesejahteraan

Kesejahteraan guru merupakan inti dari keseluruhan perjuangan PGRI khususnya dalam amanat Kongres XVIII. Kesejahteraan guru dapat berwujud kesejahteraan materiil maupun non-materiil yang ditompang oleh lima pilar, yaitu :

a) Imbal jasa,

b) Rasa aman,

c) Kondisi kerja,

d) Hubungan antar-pribadi,

e) Kepastian karier.

Beberapa aktifitas proses dan hasil program berkenaan dengan kesejahteraan antara lain sebagai berikut :

1.     Tahun 1999.

2.   Pada bulan Juni 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan RCTI dengan sponsor perusahaan B-29 dapat memberikan bantuan kepada sekitar 200 guru masing-masing Rp 1.000.000. dataakurat belum diberikan kepada PB-PGRI sedangkan bantuan langsung disampaikan oleh RCTI B-29.

3.   Tanggal 18 November 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan universitas terbuka mendapat dana dari kantor menko kesra bagi 1000 orang guru untuk menempuh Program D-II Guru SD 1000 orang anak guru yang kuliah pada perguruan guru negri.

4.  Melakukan advokasi kepada Presiden BJ Habibie dan desakan ke DPR-RI yang kemudian membuahkan hasil seluruh pegawai negeri mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar Rp 150.000.

5.     Tahun 2000

6.   Mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Megawati. PB-PGRI mengajukan agar anggaran pendidikan dinaikkan menjadi25% dari APBN.

7.     Advokasi kepada Mendiknas dengan substansi yang sama.

8.   Advokasi kepada Ketua/Pimpinan DPR-RI untuk substansi samadengan yang diajukan kepada Presiden.

9.   Karena Anggaran Pendidikan pada zaman Presiden Soeharto hanya 9% dari APBN, pada masa Presiden BJ Habibie dijanjikan 20%, tetapi pada masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid anggaranpendidikan hanya 3,8% yang kemudian memicu PB-PGRI untukberjuang lebih intensif.

1.       PB-PGRI membuat satuan Tugas yang dinamakan,” Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru” disingkat KP2KG. Satgas ini bertugas secara khusus dan intensif untuk memperjuangkan kesejahteraan guru melalui berbagai pendekatandan cara.

2.   Dengan KP2KG, PB-PGRI mengadakan advokasi ke Wapres Megawati, Mendiknas, Ketua Bappenas, Pimpinan DPR-RI dan 10Fraksi di DPR-RI. Sambutan cukup baik meskipun dalam pelaksanaan kurang memberikan harapan yang nyata kepada PGRI.

3.       KP2KG menyerukan kesiapan perjuangan kepada KP2KG tingkat Idan II bahkan sampai anggota agar perjuangan butir-butir yangtelah dirumuskan secara nasional dengan tema ” Guru Menggugat”.

Isi ” Guru Menggugat”

1.    Penghapuasan perlakuanyang berbeda terhadap tenaga guru, dosen, dan tenaga fungsional lainnya.

2.  Peningkatan serta penambahan tunjangn fungsional guru sehinggatidak terlalu jauh berbeda dengan tunjangan fungsional yang lain dandengan jumlah yang wajar.

3.     Pemberlakuan sistem penggajian guru dan tenaga kependidikansecata khusus.

4.     Peningkatan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 25% dariAPBN.

5.     Tahun 2001

6.     Keluarnya Keppres 64/2001 tentang kenaikan gaji (pokok gaji) dan

kenaikan tunjangan fungsional yang diberlakukan mulai Januari2001.

1. Melalui kerjasama dengan Ditjen Dikdasmen (Direktorat TenagaKerja Pendidikan) dalam pelaksanaannya, PGRI disemua tingkatandiikutsertakan dalam komite pengelolaan.

2. Menjelang peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2001, Presidensangat peduli dengan kesejahteraan guru dan setuju apabila gurumemiliki satu sistem penggajian tersendiri.

3.     Dalam kesempatan itu kesempatan itu PB-PGRI menyampaikanmakalah yang berjudul

”Sistem Remunerasi Guru yang Berkeadilan”yang mendapat respon positif. Lokakarya juga menyepakati bahwasambil menata suatu sistem remunerasi yang khusus, akandiupayakan realisasi tunjangan fungsional guru.

4.     Tahun 2002

5.     PB-PGRI terus mendorong pemerintah dan DPR-RI agar semuakomitmet yang telah dinyatakan di tahun 2001 segeradirealisasikan.

6.     Menjelang sidang tahunan MPR, PB-PGRI melakukan lobi danadvokasi dengan berbagai unsur di DPR dan MPR dengan kaitanamandemen UUD 1945. hasil yang dicapai adalah adanyaamandemen Pasal 31 UUD1945 termasuk hal yang berkenaan

dengan dengan anggaran pendidikan (pasal 31 ayat 4).

1.     PB-PGRI terus memperjuangkan agar otonomi daerahdesentralisasi pendidikan dapat dilaksakan dengan memposisikanpendidikan dan guru swbagai prioritas utama pembangunan daerahdalam kerangka kesatuan nasional.

2.    Bersama dengan Depdiknas, Depag, Kantor menpan, dan BKNsedang dikembangkan suatu sistem kenaikan pangkat para guruyang lebih berkeadilan dari segi pangkat, jabatan, golongan/ruang,dan tunjangan.

 Ketenagakerjaan

Anggaran dasar PGRI Bab III pasal 3 tentang jatidiri produk keputusan Kongres PGRI 18 di Lembang, Jawa Barat menyatakan bahwa, ”PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan”. Dinyakan pula dalam Bab IV pasal 6 tentang tujuan huruf, menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan anggota serta kesetiakawanan organisasi”.

Dalam Bab VII pasal 7 tentang tugas dan fungsi huruf (o),” membinausaha kesejahteraan guru dalam arti yang luas dan membantu upayapemerintah dalam memberikan pelayanan hak-hak anggota di bidangkepegawaian” serta dalam huruf (p),” melaksanakan prinsi-prinsip danpendekatan trade union dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat

guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota”.Karena PGRI telah menegaskan kembali sebagai organisasi SerikatPekerja, maka PGRI telah bekerjasama dengan ILO proyek ACILS, FES,maupun ICFTU. Sebagai perwujudan kerjasma tersebut maka anggota PGRI

telah disertakan dalam latihan, baik tingkat Training Of Trainers (TOT)maupun latihan dasar. Selain pelatihan, PGRI juga telah mendapat banyakdukungan moral dari serikat Pekerja lainnya, misalnya telah berhasilmemenangkan tuntutan 95 orang guru dari Aceh senilai kurang lebih 3.700.000.000

Perundang-undangan

Hal yang berkenaan dengan perundang-undangan merupakan salahsatu amanat Kongres XVII, dan selama periode masa bhakti XVIII PB-PGRI telah, sedang, akan memperjuangkan:

1.  Revisi terhadap UU No. 2 tahun 1989 tentang sistemNasional. Dalam peengrmbangan rencana peraturan pemerintahsebagai penjabaran dari RUU Sisdiknas PB-PGRI ikut terlibatlangsung dan memberikan masukan-masukan yang cukup bermakna.

2.  PGRI mulai dari Presiden (waktu ituadalah BJ Habibie) selama 3 tahun terakhir proses pengembangan,pembahasan dan sosialisasi telah dilakukan termasuk dengan komisiVI DPR-RI dan telah mendapatkan tanggapan positif.

3.   PB-PGRI ikut serta secara aktif memberikan masukankepada DPR dan kepada PB-MPR dalam upaya amandemen UUD1945 khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dan guru.

4.  Dalam kaitan implementasi UU No. 22 tahun 1999tentang pemerintahan daerah, PB-PGRI ikut memberikan masukandalam upaya pengamanan implementasi UU tersebut. Inti perjuanganPGRI ialah agar otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 tersebutmampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan khususnya Guru

 Reformasi Pendidikan Nasional

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikannasional, PB-PGRI ikut berperan serta secara aktif dengan memberikanmasukan kepada pemerintah agar berbagai agenda reformasi yang sedangdan akan dilaksanakan dapat terwujud dan tepat sasaran. Diantara program-program inovatif dalam upaya reformasi pendidikan yang sekarang sedangberjalan adalah pendekatan BBE (Broar-Based Education), atau pendidikanberbasis luas, Pendidikan Berorientasi Keterlampilan Hidup ( Life SkillsEducation),

Pendidikan untuk Semua (Education For All), KurukulumBerbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, Pendidikan BerbasisMasyarakat, pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah,UAS (Ujian Akhir Sekolah) dan UAN ( Ujian Akhir Nasional) sebagaialternatif dari Ebtanas penilaian portofolio dan sebagainya. Meskipunkonsep-konsep yangdikemukakan diatas sebenarnya bukan barang baru,namun sebagai inovasi hal-hal tersebut diharapkan mampu memperbaikikeadaan dan dapat direalisasikan secara efektif.

Konsep pendidikan berorientasi keterampilan hidup mengisyaratkanagar pendidikan mampu memberikan bekal untuk hidup secara bermaknabagi semua peserta didik. Hal itu sebenarnya sudah tercantum dalam pasal 1ayat (1) UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu :

“Pendidikan adalah sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui

bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akandatang”. Sementara prinsip berbasis luas mengandung makns sebagai suatuparadigma pelaksanan pendidikan berorientasi luas yang menjadi wahanauntuk memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran dalam artiluas.hal itu sesuai dengan kecendrungan pergeseran pola-pola pembelajarankhususnya konsep empat pilar pembelajaran menurut UNESCO, yaitu : “

Learning to Know, Learning to do, Learning to be, Learning to lifetogether”.

Upaya reformasi pendidikan nasional hanya akan berwujud apabilaguru mendapat tempat yang sentral dan menjadi prioritas utama. Sebungandengan itu, PGRI menekankan agar masalah guru dalam rangka reformasipendidikan nasional PGRI mendapat perhatian dan prioritas utamamengingat peranan guru yang fundamental. Sesuai dengan kendala yang

dihadapi oleh guru, antar lain :

1.    Pertama, pemerintah harus ada kemauan politik untuk menempatkanposisi guru di titik sentral keseluruhan pendidikan nasional. Penataankembali berbagai perundang-undangan dan produk hukum yang berkaitandengan pendidikan perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan tuntutan yangberkembang. Dalam penataan ini dapat dilakukan perbaikan perundang-undangan yang telah ada dan menghasilkan produk hukum baru yang belumada (misalnya ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi guru),

2.  Kedua, Mewujudkan suatu sistem managemen guru dan tenagakependidikan lainnyayang mengikuti pengadaan, pengangkatan, pengelolaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan secara terpaduyang sistemik, sinergik, dan simbiotik. Kemudian membenahi kembalisistem penempatan, pengelolaan, dan pembinaan guru dalam satu sistempengelolaan tunggal yang terpadu, efektif, dan efisien,.

3. Ketiga, pembenahan sistem pendidikan guru yang fungsional untuklebih menjamin dihasilkannya kualitas profesional guru dan tenagakependidikan lainnya. Dilihat dari posisi dan perananya, guru memerlukankompetensi pribadi da profesi agar mampu melaksanakan proses pendidikansecara mendasar.

4.  Keempat, Pengembangan suatu sistem intensif (gaji dan tunjanganlainnya) bagi para guru secara adil, bernilai ekonomis, sehingga memilikidaya tarik sehingga merangsang para guru melakukan dengan penuhdedikasi dan memberikan kepuasan lahir dan batin.skala yang dipandangadil dan wajar serta bernilai ekonomi merupakan kulminasi dari berbagaivariabel antara lain : pendidikan, pengalaman, beban kerja, jenjangpendidikan, tempat bertugas, kreativitas, lokasi, kepangkatan dan Intensif yang diperoleh guru (gaji dan tunjangan lainya)hendaknya merupakan fungsi dari kinerja profesional guru dalam dunia pendidikan.

5.  Kelima, PGRI harus menuntut kepada pemerintah dan DPR-RI agar jabatan guru diakui sebagai jabatan fungsional seperti dosen sehingga guru mendapatkan tunjangan fungsional bukan tunjangan kependidikan seperti sekarang ini.

 Kemitraan Nasional dan Internasional

Kemitraan yang berimbang merupakan salah satu strategi perjuanganPGRI baik ditingkat internasional, nasional maupun daerah selama ini PGRItelah mengembangkan jaringan kemitraan sebagai berikut :

1.     Dengan pihak Legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah dibinahubungan kemitraan yang konstruktif bagi upaya perjuangan PGRI, sepertimelalui peningkatan anggaran pendidikan, kesejahteraan guru, perbaikansistem perundang-undangan amandemen UUD 1945, RUU Sisdiknas, RUUguru, kebijakan pendidikan nasional dalam kerangka otonomi daerah,penyempunaan UU No. 22/1999 dan revisi PP tentang jabatan fungsional. Hingga saat ini hampir semua anggota DPR dan MPR telah sampai padakesepakatan tentang pentingnya pendidikan dalam upaya pembangunanbangsa dan guru menjadi intinya.

2.     Dengan pihak eksekutif ( Depdiknas, dan departemen/lembagaterkait lainnya) telah, terjalin kerja sama yang cukup kondusif. DenganDepdiknas telah berkembang kebersamaan dalam pelaksanaan peringatan Hari Guru Nasional, pemberian penghargaan dan perlindungan terhadapguru, penyusunan Draf RUU Guru, peningkatan kesejahteraan guru,penetapan Kode Etik Guru, dan sebagainya.dengan Depdargi, kerja sama yang terjalin adalah dalam upaya pembenahan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah.dengan kantor Menpan telah terbina Kerja sama dalam upaya pembenahan mengenai kesejahteraan guru, diantaranya upaya pengembangan remunerasi (sistem penggajian khusus) bagi guru.

3.   PB-PGRI telah terbina kemitraan dengan berbagai organisasilain yang memiliki keterkaitan seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, Lembaga Perlindungan dengan Anak, Komnas HAM, Kowani, LM3 ( LembagaMenanggulangi Masalah Merokok), Komnas PMM ( Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok), dan Koalisi untuk Indonesia Sehat.

4. Dalam konteks global, PGRI memiliki hubungan organisasiguru ditingkat Internasional dan Regional baik bilateral maupun unilateral.Pada tingkat regional PGRI menjadi bagian dan menjalin kerjasama denganorganisasi guru di kawasan ASEAN yang tergabung dalam ACT ( ASEANCouncil of Teachers) juga pemrakarsa pertemuan guru nusantara, padatingkat Internasional PGRI menjuadi bagian dari Education Internatinal (EI), yaitu persatuan guru-guru seluruh dunia ( sebanyak 304 organisasiguru dari 155 negara dan mengimpun 24 juta anggota). Perjungan PGRItelah mendapat dukungan dari dunia Internasional, seperti dari ILO,UNESCO, dan EI pada saat guru melakukan gerakan ” Guru Menggugat”tahun 2000. diantanya adalah surat dari Sekjen EI, Fred van Leuwen, kepada Presiden RI dan Ketua DPR tentang perlunya memperhatikan isiperjuangan PGRI.

 C. KESIMPULAN

Apa bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan”, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi profesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya .berdasarkan pengamatan,tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif,dalam arti menggalang masa secara politis,terutama waktu menjelang pemilu. Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota). PGRI sangat berpengalaman dalam melayani para anggotanya yang sebagian besar guru SD, sementara peningkatan kualitas profesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu,PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para guru sekolah menengah dan bahkan para dosen di peguruan tinggi.

Melalaui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah – guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk.Menghadapi tantangan itu PGRI sudah harus melakukan reformasi secara dinamis dalam segi struktu, kultur, subtansi dan sumber daya manusia sehingga pada gilirannya PGRI akan tetap lestari dan adaptif dengan kondisi yang berkembang.