MUSYAWARAH KERJA NASIONAL V (MUKERNAS V)

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL V (MUKERNAS V)

Abstrak

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah pertemuan besar para anggota PGRI untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan terkait dengan permasalahan dan gejolak yang tengah dihadapi oleh organisasi PGRI. Mukernas ke V diselenggarakan di Bandung pada tanggal 19 – 24 Desember 1950, diketuai oleh Soedjono dan Muhammad Hidayat sebagai sekjen terpilih. Hasil dari Mukernas V antara lain adalah : penegasan kembali pancasila sebagai asas organisasi; dan melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk komisarit-komisarit daerah. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi ( politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan.

Musyawarah dibutuhkan organisasi guru untuk memecahakan permasalahan fundamental yang terjadi di dimasa demokrasi liberal. Menjadi satu keharusan untuk memajukan organisasi PGRI ini agar tetap berkembang dan memperjuangkan nasib-nasib guru. 

Dan Kongres V merupakan konsolidasi organisasi mulai nyata, lebih-lebih dalam pelaksanaan ART, komisariat-komisariat daerah dibetuk beserta susunan pengurusnya. Setelah itu, konferensi daerah (KONFERDA) mulai dilaksanakan. Jika pada mulanya Konferda dilaksanakan di Jawa (Cirebon, Solo, Jember) pada Maret 1952, maka selanjutnya KONFERDA meluas kepulau-pulau lainnya, misalnya 27 februari 1952 di Makassar, dan 20 Maret 1952 di Banjarmasin.

Disamping itu, Hasil nyata dari konsolidasi tersebut adalah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan ke dalam barisan PGRI, sedangkan sebanyak 2.500 orang guru yang sedianya akan di gaji berbeda-beda menurut ketentuan swapraja/swatantra dapat tertolong dan digaji mengikuti standar yang seragam dari pusat. Sebelum melangkah ke konsolidasi lebih lanjut, organisasi ini disibukkan oleh aksi guru yang menuntut kenaikan honorrium dan mengenai tuntutan itu terdapat dua pendapat. Di satu pihak ada yang kurang menyetujui aksi ini yang kemudian disusul dengan pertanyaan pengunduran diri pihak tersebut dari PGRI. Dipihak lain (sebagian besar) mendukung tuntutan tersebut. Setelah melalui sidang di parlemen, tuntutan (pihak yang kedua) dapat diterima. Dengan demikian, PGRI berhasil memperjuangkan nasib para guru disekolah-sekolah lanjutan. Di samping

jumlah honorarium meningkat, maksimum jam ajar guru pun dikurangi.

A. PENDAHULUAN

Bubarnya Negara RIS dan kembalinya NKRI memunculkan dua golongan yang saling bertentangan. Untuk menyatukan organisasi PGRI kembali, perlu diadakan musyawarah besar atau kongres. Kongres ini juga memerintahkan agar Pengurus Besar (PB) PGRI menghilangkan perbedaan gaji antara golongan “Non-“ (pro- Republik) dan “Ko-” (yang bekerjasama dengan belanda) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

B. PEMBAHASAN

 Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950

Kongres V PGRI diadakan 10 bulan setelah Kongres IV di Yogyakarta. Kongres V diadakan di Bandung yaitu di Hotel Savoy Homann yang dibuka oleh Ketua PB PGRI, Rh. Koesnan. Kongres ini juga dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada di Jakarta. Pada kongres V, Soedjono terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jendralnya adalah Muhammad Hidayat.

Selain untuk menyongsong Lustrum I PGRI. Dapat dikatakan bahwa kongres tersebut merupakan “Kongres Persatuan” untuk pertama kalinya cabang-cabang yang belum pernah hadir sebelumnya datang pada kongres ini yang secara keseluruhan melibatkan 202 cabang dari 301 cabang PGRI yang ada pada saat itu. Jika acara resepsi Kongres IV di Yogyakarta diadakan di bangsal Kepatihan tanpa membayar sewa, maka kongres V di Bandung sudah jauh lebih baik keadaanya. Rapat-rapat diadakan di Pusat Kebudayaan Jl. Naripan. Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini dibicarakan suatu masalah yang prinsip dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanjutnya yaitu asas organisasi ini apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila dan akhirnya pancasila diterima sebagai asas organisasi. Selain itu, didiskusikan pula bentuk pendidikan guru KPKPKB ( Kursus Pengantar Kepada Persiapan Kewajiban Belajar), yang menurut penilaian

peserta kongres tidak sesuai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan bangsa. Upaya mempersatukan guru yang bersifat “Non-“ (pro-Republik) dan “Ko-” (bekerjasama dengan

belanda).

Bubarnya Negara RIS dan kembalinya NKRI memunculkan dua golongan yang saling bertentangan dan saling mencurigai serta perbeaan pandangan yang tajam. Kongres juga menugaskan Pengurus Besar (PB) PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan “Non-“ (pro-Republik) dan “Ko-” (bekerjasama dengan belanda) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Hal ini terutama menyangkut penyesuaian gaji pegawai, disamping penghargaan kepada
kaum “Non-” dalam bentuk pembayaran uang pemulihan. Untuk menyelesaikan masalah ini
Kongres PGRI di Bandung memerintahkan kepada Pengurus Besar PGRI terpilih dalam
Kongres V untuk :
1. Melaksanakan penyesuaian golongan gaji pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Menyelesaikan pelaksanaan upaya pemberian penghargaan kepada golongan “Non”- dalam bentuk pembayaran pemulihan.
3. Mendesak pemerintah agar segera menyusun peraturan gaji baru.
4. Mendudukan wakil PGRI dalam Panitia Penyusunan Peraturan Gaji Baru, baik secara langsung maupn melalui Vaksentral.

Hasil perjuangan PGRI mengenai penyesuaian gaji pegawai, dan penghargaan kepada kaum “Non tersebut adalah :
1. Lahirnya PP 16/1950 tentang penyesuaian gaji baru.
2. Lahirnya PP 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang

Adapun Kongres PGRI V yang dilaksanakan pada tanggal 19-24 Desember 1950 di Bandung, tepatnya di Hotel Savoy Homann. dan dalam waktu kurang satu tahun, PGRI kembali mengadakan kongres V. Pada rapat ini diputusnkan hal-hal antara lain sebagai berikut :
1. Menegaskan kembali pancasila sebagai azaz organisasi.
2. Menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk
menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra politik.
3. Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisariatkomisariat
daerah.

Peristiwa penting terjadi pasca kongres V ialah :
1. Memasukkan 47 cabang di Kalimantan dan Sulawesi ke dalam PGRI yang mengakibatkan 2.500 orang guru yang berbeda-beda menurut ketentuan dapat digaji menurut sesuai dengan standar dari pusat.
2. PGRI berhasil memperjuangka nasib para guru disekolah-sekolah lanjutan, jumlah honorarium meningkat dan maksimum jam dikurangi.

Adapun susunan pengurus besar PGRI berdasarkan kongres V ini adalah seperti berikut :
Ketua :
1. Soedjono
2. M.E. Soebiandinata
Sekretaris Jendral : Moehamad Hidajat
Sekretaris urusan perburuhan : M.E. Soebiandinata
Sekretaris urusan pendidikan : Ibnu Tadji
Sekretaris urusan penerangan : J.M.S. Hutagalung
Sekretaris urusan keuangan dan usaha : Moehamad Hidadjat
Komisaris umum DTU Pendidikan : F. Wachen droff
Komisaris umum DTU prburuhan : Alam Sjahroeddin
Komisaris umum DTU keuangan : M. Sastra Atmadja
Komisaris umum DTU usaha : Soemahardja
Redaksi majalah suara guru : J..M.S. Hutagalung dan Soedjono

 Konsolidasi Organisasi dan Hasil Pencapaian

Menjelang Kongres V dilaksanakan, jumlah cabang PGRI ada 301 dengan jumlah anggota 39.000 orang. Upaya-upaya konsolidasi yang dilakukan oleh PB PGRI Kongres V menghasilkan diantaranya sebagai berikut :

1. 47 cabang PGRI di Sulawesi dan Kalimantan masuk kedalam PGRI.

2. 500 guru yang digaji menurut ketentuan Swapraja/Swatantra akhirnya digaji secara sama dari pusat.

3. Pada bulan April 1951 tuntutan PGRI kepada pemerintah tentang kenaikan guru Honorium guru dikabulkan.

4. Mulai dilaksanakannya secara teratur Konferensi-konferensi daerah :

5. Maret 1951 Konferensi Daerah se-Jawa

6. 27 Febuari 1952 Konferensi Daerah di Makasar

7. 30 Maret 1952 Konferensi Daerah di Banjarmasin

8. PB PGRI mulai sering melakukan kunjungan ke pengurus-pengurus daerah atau cabang PGRI

9. PB PGRI berhasil menerbitkan majalah Suara Guru sebagai alat komunikasi organisasi

Pada rapat ini diputuskan hal-hal antara lain seperti berikut :
1. Menegaskan kembali pancasila sebagai asas organisasi.
2. Menugaskan PB PGRI agar menghilangkan perbedaan gaji antara golongan pro dan kontra Pemerintah.
3. Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisaris-komisaris daerah.
4. PGRI menjadi anggota Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).

Kongres PGRI V mengandung dua momentum penting yaitu :
1. Menyambut Lustrum PGRI yang berusia 5 tahun.
2. SGI/PGI (Serikat Guru Indonesia atau Persatuan Guru Indonesia) menjadi satu dalam PGRI.

Kedua momentum ini mengandung makna bahwa Kongres ke V di Bandung merupakan Kongres Persatuan Kongres IV di Yogyakarta berhasil memilih Pengurus Besar PGRI dengan susunan sebagai berikut :

Ketua I : Soedjono
Ketua II : M.E.Subiadinata
Sekretaris Jenderal : Moehamad Hidajat
Sekretaris Urusan Perburuhan : M.E. Soebiadinata
Sekretaris Urusan Pendidikan : Ibnutadji
Sekretaris Urusan Penerangan : J.M.S. Hutagalung
Sekretaris Urusan Keuangan dan Usaha : Moehamad Hidajat
Komisaris Umum dtu Pendidikan : F. Wachendorff
Komisaris Umum dtu Perburuhan : Alamsjahroeddin
Komisaris Umum dtu Keuangan : M. Sastraatmadja
Komisaris Umum dtu Usaha : Soemahardja
Redaksi Majalah Suara Guru : J.M.S. Hitagalung dan Soedjono

Komisariat-komisariat daerah yang dibentuk adalah seperti berikut:
1. Sumatra Utara : T.Z. Anwar
2. Sumatra Tengah : A. Manan
3. Sumatra Selatan : Noezoear
4. Jawa Barat : Jaman Soedjana Prawira
5. Jawa Tengah : Soenarto
6. Yogyakarta : Moh. Djomali
7. Jawa Timur : Soebandri
8. Sulawesi Selatan : A.N. Hadjarati
9. Jakarta Raya : Soemadi( Koordinator)
10. Kalimantan* : E. Simamongkiir ( digantikan Sjahran)
11. Sulawesi Utara* : E.A Parengkuan
12. Maluku* : O. Nanulaitta
13. Bali* : Made Mendra *) dibentuk pada tahun 1952

 Lahirnya Organisasi yang Berdasarkan Ideologi, Agama, dan Kekaryaan

Politik devide et impera yang diciptakan oleh penjajah Belanda bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dengan sengaja dan terencana pemerintah Belanda membakar dan memperuncing sentimen rasa kedaerahan, agama, keturunan, Adat-istiadat, lingkungan kerja, dan sebagainya. Pengaruh politik devide et impera itu sangat terasa dalam memasyarakatkan dan banyak yang terpengaruh. Di dalam tubuh PGRI pun mulai nampal gejala-gejala tersebut. Karena perasaan tidak puas, merasa aspirasinya belum tertampung, kurang mendapat perhatian dan sebagainya, mulai ada kasak-kusuk dan keinginan untukmendirikan organisasi guru di luar PGRI, seperti: Ikatan PS/PSK Ikatan Direktur SMP/SMA, Ikatan Guru CVO/DVO, mendirikan IGN, IGM, PGH, Persatuan Guru Tionghoa, dengan alasan perbedaan politik, agama, dan etnis. Adapun gejala-gejala sebagai berikut:

1. Gejala Separatisme

Politik devide et impera yang diciptakan oleh penjajah belanda bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dengan sengaja dan terencana pemerintah Belanda membakar dan memperuncing sentimen rasa kedaerahan, agama, keturunan, Adat-istiadat, lingkungan kerja, dan sebagainya. Pengaruh politik devide et impera itu sangat terasa dalam memasyarakatkan dan banyak yang terpengaruh. Di dalam tubuh PGRI pun mulai nampal gejala-gejala tersebut. Karena perasaan tidak puas, merasa aspirasinya belum tertampung, kurang mendapat perhatian dan sebagainya, mulai ada kasak-kusuk dan keinginan untuk mendirikan organisasi guru di luar PGRI, seperti: Ikatan PS/PSK Ikatan Direktur SMP/SMA, Ikatan Guru CVO/DVO, mendirikan IGN, IGM, PGH, Persatuan Guru Tionghoa, dengan alasan perbedaan politik, agama, dan etnis.

Usaha-usaha PGRI Mengatasi Gejala Separatisme PGRI menanggapi gejala-gejala ini dengan penuh kebijakan, jiwa besar, dan mempelajari penyebabnya. Usaha yang dilakukan PGRI dalam upaya mengatasinya adalah:

a. PB PGRI lebih meningkatkan konsolidasi organisaisi sampai ke daerah/cabang.

b. Membangkitakn kembali rasa persatuan dan kesatuan, jiwa semangat juang 45, melalui berbagai kegiatan.

c. Menjelaskan hasil-hasil perjuangan PGRI dan program-program yang akan dilaksanakan. Hasil yang telah dicapai antara lain :

1) Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah PS/PSK yang berhasil mengecilkan wilayah PS/PSk menerima uang jalan tetap dan kedudukannya dalam PGP baru yang lebih baik. 

2) Pengurangan maksimum jam mengajar dalam seminggu, dan perbaikan honorarium.

3) Perbaikan nasib rekan-rekan guru yang berijazah CVO/DVO.

4) PGRI berhasil menyelamatkan guru dari bahaya perpecahan. Semua guru yang ingin memisahkan diri dari PGRI akhirnya dengan penuh kesadaran kembali lagi kedalam barisan dibawah naungan panji-panji PGRI. PGRI menanggapi gejala-gejala ini dengan penuh kebijakan, jiwa besar, dan mempelajari penyebabnya. Usaha yang dilakukan PGRI dalam upaya mengatasinya adalah :

1. PB PGRI lebih meningkatkan konsolidasi organisaisi sampai ke daerah/cabang.

2. Membangkitakn kembali rasa persatuan dan kesatuan, jiwa semangat juang 45, melalui berbagai kegiatan.

3. Menjelaskan hasil- hasil perjuangan PGRI dan program-program yang akan dilaksanakan. Hasil yang telah dicapai antara lain :

4. Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah PS/PSK yang berhasil mengecilkan wilayah PS/PSk menerima uang jalan tetap dan kedudukannya dalam PGP baru yang lebih baik.

5. Pengurangan maksimum jam mengajar dalam seminggu, dan perbaikan honorarium.

6. Perbaikan nasib rekan-rekan guru yang berijazah CVO/DVO.

7. PGRI berhasil menyelamatkan guru dari bahaya perpecahan. Semua guru yang ingin memisahkan diri dari PGRI akhirnya dengan penuh kesadaran kembali lagi kedalam barisan dibawah naungan panji-panji PGRI.

C. KESIMPULAN

Kongres V merupakan kongres persatuan, karenauntuk pertama kalinya cabangcabang yang belum pernah hadir sebelumnya datang pada kongres ini. Acaranya pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsip dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanjutnya.

Hasil kongres V adalah:

1. Menegaskan kembali pancasila sebagai azaz organisasi.

2. Menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra Republik.

3. Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisaris-komisaris daerah.

4. PGRI menjadi anggota Gabung Serikat Buruh Indonesia (SBSI).

Dan kongres V mengandung 2 momentum penting yaitu :

1. Menyambut lustrum PGRI yang segenap berusia 5 tahun.

2. Wujut rasa syukur dan suka cita yang mendalam karena SGI/PGI (Serikat Guru Indonesia atau Persatuan Guru Indonesia) meleburkan diri dalam PGRI. Kedua momentum ini mengandung makna bahwa kongres V di bandung merupakan kongres persatuan. Kongres juga menugaskan PB PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara “Non” (pro-republik) dan “Ko” (bekerja dengan belanda) yang telah di tetapkan oleh peraturan pemerintah.

D. DAFTAR PUSTAKA
Tim Penyusun Buku SPJD PGRI. 2012. Pendidikan SPJD PGRI. Jakarta: YPLP/PPLP PGRI
Pusat. Edisi Kedua.
Salim, Agus “Mukernas V” (Online). http://sajaagus90.blogspot.co.id/2016/06/mukernasv.
html (diakses 12 Juli 2017)